Pemerintah Harus Bersiap Menghadapi Perdagangan Dunia

Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah tengah membahas mengenai Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Pemerintah diminta bersiap dalam menghadapi perdagangan dunia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sodik Pangarso meminta Pemerintah mempersiapkan Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan Infrastruktur dalam mengikuti organisasi perdagangan dunia.

“Pemerintah harus siap dulu, saya tadi minta supaya ada peta desainnya. Pemerintah harus bisa menggambarkan posisi tentang SDM dan infrastruktur yang harus siap. Jika Indonesia ikut tapi kita belum siap, sama saja akan tetap menjadi market luar negeri, dan kalau kita tidak bisa melakukan perjanjian tersebut berarti kita akan terkena pinalti juga,” paparnya, di sela Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/05/2017).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, kesiapan infrastruktur beserta SDM, semua harus terukur. Pasalnya, dalam ratifikasi tersebut menyebutkan ada beberapa hal seperti infrastruktur dan sistem teknologi serta bea cukai harus kuatdan bagus. Selain itu harus tidak ada korupsi lagi serta tidak ada pelambatan waktu. 

“Saya nyatakan bahwa kita belum siap untuk itu, Pemerintah perlu membuat tim evaluasi dan kajian bersama Kementerian terkait dan praktisi untuk menyiapkan ini (Persetujuan Fasilitasi Perdagangan (TFA). Jangan dijadikan undang-undang hingga pemerintah betul-betul bisa membuktikan secara infrastruktur dan sumber daya manusia kita sudah siap untuk itu,” paparnya.

Selain itu, lanjut dia, hal ini juga harus dilaksanakan dengan kehati-hatian karena jika kita tidak sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian itu maka akan ada denda pinalti uang yang juga akan merugikan keuangan negara, akibat dari kelambatan proses yang lama.

“Saya nilai kita belum siap secara infrastruktur dan SDM lebih baik kita membuat waktu lebih dari 6 bulan ke depan hingga pemerintah membuat kajian yang lebih kuat. Saya minta itu lintas Kementerian terkait,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan, Abdul Wahid dari Fraksi Partai Gerindra, yang menilai kesiapan Indonesia masih kurang sehingga pemerintah Indonesia harus hati-hati. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak bisa dijadikan pangsa pasar yang sangat luar biasa.

“Ini yang harus kita waspadai, kalau tidak begitu negara kita akan menjadi negara konsumtif dan menjadi negara jajahan ekonomi mereka,” katanya mengingatkan. (as,mp), foto : jaka nugraha/hr.